LANGKAT – Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat, Khairul Azmi, menanggapi temuan BPK terkait kekurangan volume serta kualitas dan kesalahan perhitungan koefesien pada sejumlah paket pekerjaan TA 2021.
Pasalnya dari hasil pemeriksaan atas realisasi belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) pada Dinas PUPR Langkat terdapat temuan, setelah dilakukan secara uji petik, diantaranya pada 57 paket pekerjaan sebesar Rp 3.489.667.621.51.
“Sudah kita tindaklanjuti temuan BPK soal kekurangan volume peningkatan jalan di sejumlah titik,” Azmi, Sabtu (7/7/2023).
Lanjut Azmi, bahwa pihaknya sudah memanggil rekan-rekan pemborong, PPK, PPTK dan pihak lain yang berkaitan dengan proyek peningkatan jalan di sejumlah Desa.
“Awal bulan di tahun 2022 sudah kita panggil mereka (pihak-pihak yang berkaitan) untuk mengembalikan dana dari hasil temuan BPK, sebagian sudah dipulangkan ke negara,” ujar Azmi.
Sebelumnya dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Langkat TA 2021, terdapat dana penyajian anggaran belanja modal terealisasi sebesar 93,35 persen atau Rp 279.596.218.684,93 (keseluruhan).
Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan serta pembangunan parit beton di beberapa kawasan di Langkat. (*)
