LANGKAT – Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F.SPTI)-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sejarahta Sembiring menegaskan, tidak ada lagi dualisme dalam tubuh organisasi yang dipimpin oleh dirinya.
Hal ini diungkapkannya sesuai dengan surat yang dikeluarkan Plt Bupati Langkat, Syah Afandin Nomor 568-1677/Disnaker/2023, pada 24 Juli 2023 lalu. Dimana, legalitas yang dimiliki DPP F SPTI – K SPSI di bawah kepemimpinan Surya Bakti Batubara sudah diterbitkan sejak 9 Agustu 2021 silam, oleh Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan.
“SPTI yang sah secara undang-undang maupun peraturan pemerintah daerah, yakni F.SPTI-K.SPSI di bawah kepemimpinan bapak Surya Bakti Batubara,” ujar Sejarahta, Selasa (22/8/2023).
Atas dasar hal tersebut, Sejarahta mengimbau, agar para pengusaha dapat kooperatif. Terutama dalam hal mematuhi peraturan yang berlaku di Kabupaten Langkat.
Sejarahta pun tidak segan-segan untuk menempuh upaya hukum, jika ada pengusaha yang tidak mengindahkan peraturan.
“Andai kata pengusaha-pengusaha tetap tidak mengindahkan setelah keluarnya penegasan dari bapak Bupati Langkat, maka kami sebagai DPC Kabupaten Langkat, akan menempuh upaya hukum. Pengusaha yang tidak mengindahkan hal ini, akan kami laporkan,” ujar Sejarahta.
Pada momen yang sama, Sekretaris F.SPTI-K.SPSI Langkat, Suarni Sartika Br Sitepu menerangkan, mengatakan hal yang serupa.
Agar pengusaha mengindahkan penegasan dari Pemerintah Kabupaten Langkat. Termasuk agar mentaati undang-undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.
“Setiap warga negara yang baik, semestinya patuh dan taat terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kami berharap, agar semua pihak dapat bekerja sama dengan baik,” ujar Suarni. (*)
