BINJAI – Defisitnya anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan gaji 13 pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kota Binjai yang tak cair.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra.
Begitu juga rencana anggaran yang ditetapkan, tidak mampu mencapai target. Karenanya, hal tersebut berdampak kepada bekunya pencairan TPP dan gaji 13 PNS Kota Binjai.
Pria yang akrab disapa Haji Kires ini mengatakan, pihaknya juga sudah pernah memanggil perangkat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai terkait hal tersebut.
“Sudah pernah panggil untuk RDP (rapat dengar pendapat),” ujar Kires, Jumat (16/6/2023).
Mendengar keluhan PNS yang tidak cair TPP dua bulan pada, April dan Mei serta gaji 13 tak cair, Kires langsung menghubungi Kepala BPKPAD Kota Binjai, Erwin Toga Purba.
Lanjut Kires, hal tersebut berkaitan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum cair lantaran target yang ditetapkan tak mampu dicapai oleh Pemko Binjai.
“Sudah saya konfirmasi dengan Kepala BPKPAD, jadi katanya itu berkaitan dengan DAU yang belum turun. Tinggal menunggu saja, proses waktu,” ucap Kires.
Menurut Kires, DAU setiap bulannya turun dari pusat. Namun kali ini terkendala dengan utang proyek tahun anggaran 2022 yang belum terbayar.
Artinya, DAU yang setiap bulan turun jadinya diprioritaskan untuk membayar tunggakan utang proyek kepada kontraktor.
“Bulan-bulan sebelumnya untuk kontraktor dulu. Akhir bulan Juni ini, DAU turun dan diusulkan oleh mereka (Pemko Binjai) Rp 30 miliar. Menurut Kepala BPKPAD cukup untuk membayar kebutuhan pegawai seperti TPP 2 bulan dan gaji 13,” tutup Kires.
Dikabarkan sebelumnya, pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai mengeluhkan kondisi keuangan. Pasalnya, mereka mengeluhkan tambahan perbaikan penghasilan (TPP) pegawai yang tak cair hingga dua bulan yaitu, April dan Mei 2023.
“Tidak pernah-pernah kondisi keuangan begini. Banyak yang mengeluh atas kondisi ini, mengeluh dalam hati semua,” ujar sumber yang meminta identitasnya jangan disebutkan, Kamis (15/6/2023).
Sumber yang merupakan seorang pegawai di lingkungan Pemko Binjai mengatakan, ia pun berasumsi jika sejumlah pegawai untuk menutupi keperluan sehari-seharinya, terpaksa mencari pinjaman hingga mengagunkan barang berharganya ke pegadaian.
“Jangan-jangan ada yang sudah terjera pinjaman online,” ujar sumber.
Sumber pun tidak tahu mau mengadu kemana atas kondisi ini.
“Selain TPP 2 bulan, gaji ke 13 pun belum cair,” ucap sumber.
Kondisi ini diherankan sumber lantaran hanya Kota Binjai saja yang demikian. Sementara, ujarnya, daerah lain sudah pada cair TPP dan gaji ke 13.
“Kok bisa Binjai sekarang kalah sama Langkat,” ujarnya mengeluh.
Lebih lanjut, dia juga mengherankan kalangan wakil rakyat yang tak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawasan.
“DPRD Binjai aneh, fungsi pengawasan tidak berjalan,” katanya.
Dia menambahkan, tahun-tahun sebelumnya tidak pernah begini. Bahkan, saat itu masa pandemi.
Namun setelah pandemi, dia heran, keuangan Pemko Binjai amburadul yang dinilai tidak baik tata kelolanya.
“Tahun-tahun sebelumnya lancar tiap bulan, sedihlah kalau Binjai jadi gini,” katanya.
“TPP ini memang diharapkan untuk membantu keuangan, karena banyak ASN gajinya sudah dipotong bank. Sementara kalau gaji 13 untuk biaya anak masuk sekolah, apalagi yang mau tahun ajaran baru. (*)
